Cross-Written Community

Analisis Redaksi
DPR, Slank, dan Al Amin

Syair sebuah lagu menohok DPR sampai-sampai lembaga terhormat itu berniat menggugat Slank, grup musik pencipta dan pembawa lagu tersebut. Penggalan syair itu menyebut ‘mafia senayan pembuat aturan yang ujung-ujungnya duit.’ Wakil rakyat pun tersinggung. Dalam keterangannya kepada pers, Dewan Kehormatan DPR menilai lagu itu melecehkan anggota DPR dan meresahkan keluarga para wakil rakyat.

DPR, Slank, dan Al Amin

Kamis 10 April 2008, Jam: 10:15:00

Syair sebuah lagu menohok DPR sampai-sampai lembaga terhormat itu berniat menggugat Slank, grup musik pencipta dan pembawa lagu tersebut. Penggalan syair itu menyebut ‘mafia senayan pembuat aturan yang ujung-ujungnya duit.’ Wakil rakyat pun tersinggung. Dalam keterangannya kepada pers, Dewan Kehormatan DPR menilai lagu itu melecehkan anggota DPR dan meresahkan keluarga para wakil rakyat.

Slank bukan pemusik pertama yang mencoba mengusung kritik sosial. Sebelumnya kita mengenal ada Iwan Fals, Doel Sumbang, Kantata Takwa, Leo Kristy, almarhum Gombloh, dan sebagainya. Jauh ke belakang, malah ada Koes Plus di jajaran grup musik yang sering menyelipkan kritik di sela-sela syair lagunya.

Daftar pengkritik bisa bertambah panjang, bila dimasukkan nama-nama tokoh lain seperti anggota Petisi 50, sastrawan WS Rendra, politisi Sri Bintang Pamungkas, dan sejumlah aktivis LSM. Tidak berlebihan kiranya bila disebut setiap zaman atau rezim memiliki pengkritiknya sendiri-sendiri. Yang membedakan barangkali adalah reaksi dari pihak yang dikritik. Pada era Orde Baru, kritik cenderung dihadapi secara represif dengan tuduhan mengganggu stabilitas dan kewibawaan pemerintah.

Hari ini, di era reformasi yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan mencita-citakan pemerintahan bersih, ternyata masih ada pihak-pihak yang tipis kupingnya menghadapi kritik. Reaksi DPR yang berencana menggugat Slank atas syair lagu mereka, masuk dalam kategori ini. Padahal lagu itu tak cuma menyentil wakil rakyat, di sana ada polisi, jaksa, hakim, menteri, bahkan LSM berlatarbelakang agama yang juga dikiritik.

Celakanya, di mata rakyat, di antara anggota dewan yang tipis telinga terhadap kritik tersebut, terdapat mereka yang tebal muka alias tak tahu malu ketika melakukan bermacam penyimpangan. Mulai dari bolos datang ke Senayan, tidur ketika rapat, melakukan lobi politik yang mengkhianati kepentingan rakyat, sampai yang berbau kriminal seperti terlibat pemerasan, penyuapan.

Hanya dalam hitungan jam setelah DPR bersikap keras terhadap Slank atas kritik dalam syair lagunya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Al Amin Nasution, seorang anggota DPR, di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Ia dituduh menerima suap senilai Rp71 juta dari seorang pejabat di Pemkab Bintan, Kepulauan Riau, yang dinihari itu turut ditangkap.

Tak bisa dihindari, penangkapan itu seolah membenarkan apa yang didendangkan Slank tentang adanya mafia di kalangan politisi Senayan. Artinya, kritik tersebut bukan sekadar ekspresi kebebasan seni yang asal-asalan. Sebaliknya, merupakan kritik yang memiliki pijakan realitas jelas.

Rencana DPR menggugat Slank akhirnya hanya akan menuai lelucon, apalagi lagu yang dipersoalkan ternyata sudah dipublikasi sejak 2005. Kalau yang dipersoalkan adalah substansi kritik, bukankah kritik itu benar adanya? Kalau yang dipersoalkan adalah cara mengkritik, ini yang sering disebut-sebut, tepatkah mencari sebuah cara tepat untuk mengkritik lewat pengadilan?***